Jakarta - Sistem peradilan di Indonesia memiliki beberapa jenis. Terdapat lembaga pengadilan yang menangani proses hukum sesuai dengan ruang dan pengadilan memiliki perbedaan makna. Peradilan merupakan proses hukum yang dijalankan di pengadilan untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara. Pengadilan adalah badan atau lembaga resmi yang melaksanakan proses empat lembaga peradilan yang ada di Indonesia1. Badan Peradilan UmumPeradilan umum berlaku untuk rakyat yang menempuh jalur hukum. Badan ini diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2004. Umumnya menangani perkara perdata dan pidana. Terdapat pengadilan bertingkat, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Pengadilan tingkat pertama dilaksanakan di pengadilan negeri di ibu kota kabupaten/kota. Adapun tingkat banding dilaksanakan di pengadilan tinggi di ibu kota Badan Peradilan AgamaPeradilan selanjutnya adalah peradilan agama yang berlaku untuk orang-orang beragama Islam. Peradilan ini menyelesaikan berbagai perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, hingga ekonomi syariah yang diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 7 Tahun hanya peradilan umum, peradilan agama juga memiliki sistem bertingkat yang mana tingkat pertama pada Pengadilan Agama di ibu kota kabupaten/kota dan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama di ibu kota 3. Badan Peradilan MiliterTidak berbeda jauh dengan dua peradilan sebelum ini, Peradilan Militer berada pada ruang lingkup Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan penyelenggaraan keamanan dan pertahanan negara. Diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1997, terdapat Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Badan Peradilan Tata Usaha NegaraPeradilan Tata Usaha Negara atau PTUN adalah peradilan sengketa. Diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2004, PTUN memiliki sistem bertingkat, yakni tingkat pertama pada PTUN di ibu kota kabupaten/kota dan Peradilan Tinggi TUN di ibu kota INDY SHAFARINABaca juga Mengenal Peradilan Militer, Pengertian, dan Wewenangnya
Liputan6com, Jakarta Indonesia adalah negara hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tercantum pada UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum." Hal ini mempertegas kepada seluruh masyarakat bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga rakyat wajib untuk menaati aturan yang berlaku. Segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan
Pengadilan Berbeda Dengan PeradilanMengenai kata Pengadilan dan Peradilan berasal dari kata yang sama yaitu “adil” yang memiliki defenisis sebagai Proses mengadili;Upaya untuk mencari keadilan;Penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan;Berdasar hukum yang berasal dari kata adil yang jika diartikan memiliki arti "tidak memihak atau tidak berat sebelah" sedangkan untuk pengadilan itu sendiri diartikan sebagai majelis atau mahkamah yang mengadili suatu perkara. Adapun pengertian pengadilan selengkapnya dapat didefenisikan sebagai suatu badan atau insitusi institution atau organisasi resmi yang melaksanakan sistem peradilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak memberikan perbedaan baik terhadap orang ataupun subyek hukum lainnya;Pengadilan membantu para pencari keadilan; dan Pengadilan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya merupakan sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas Memeriksa perkara;Memutus perkara; dan Mengadili tugas tersebut di atas dilaksanakan dengan Menerapkan hukum; dan/ atau Menemukan hukum. Dalam hal ini, pada peradilan menerapkan peraturan hukum kepada hal - hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus dalam menjamin dan mempertahankan hukum materiil. Adapun untuk pelaksanaannya dilakukan secara prosedural yang ditetapkan dalam hukum penjelasan singkat di atas dapat diketahui perbedaan dari Pengadilan dengan Peradilan adalah sebagai berikut Pengadilan dikenal dengan istilah court dan rechtbank sebagai suatu badan yang melakukan peradilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara sedangkan peradilan dikenal dengan istilah judiciary dan rechspraak yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan;Kata “Peradilan” berupa jenis dan kata “Pengadilan” ialah institusinya yang jika diibaratkan dengan kendaraan, maka pengadilan itu ialah kendaraannya sedangkan peradilan itu adalah jenis dari kendaraan tersebut;Pengadilan merupakan lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan sedangkan peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses dalam mencari keadilan;Tujuan dari pengadilan untuk memeriksa dan memberikan sanksi atau hukuman yang cocok dan sesuai pada suatu perbuatan dengan berdasarkan ketentuan yang di atur dalam peraturan perundang - undangan sedangkan tujuan dari peradilan untuk menegakkan hukum dan memperoleh beberapa pendapat yang memberikan perbedaan dari Pengadilan dengan Peradilan sebagaimana berikut di bawah ini Van Praag meninjau bahwa peradilan merupakan penentuan berlakunya suatu aturan hukum terhadap suatu peristiwa konkrit sehubungan dengan timbulnya suatu persengketaan. Sedangkan pengadilan sebagai instansi yang netral terhadap suatu peristiwa hukum dalam memeriksa dan memutus suatu peristiwa dan menuangkannya dalam putusan yang adil;Peradilan merupakan suatu proses penerapan dan penegakan hukum yang dilaksanakan demi keadilan, sedangkan pengadilan adalah tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar tercapai suatu sistem peradilan;Peradilan adalah suatu kegiatan atau usaha untuk mendapatkan keadilan sedangkan pengadilan adalah suatu kegiatan atau usaha untuk menghukum seseorang yang melakukan kesalahan;Peradilan adalah segala hal yang berkaitan dengan tugas negara dalam penegakan hukum dan keadilan. Sedangkan pengadilan adalah suatu badan atau institusi yang melakukan peradilan berupa memeriksa perkara, mengadili perkara, dan memutuskan perkara;Pengadilan adalah suatu lembaga atau institusi yang menjadi tempat subjek hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan adalah sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri;Pengadilan adalah suatu institusi atau badan resmi yang menjalankan sistem peradilan seperti mengadili, memaksa dan memutuskan perkara sedangkan Peradilan adalah segala sesuatu yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas - tugas Pengadilan dengan menerapkan hukum yang ada. Bentuk dari peradilan yang dilaksanakan di pengadilan yakni Sebuah forum publik yang resmi;Sebuah forum publik yang dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia dalam menyelesaikan suatu sengketa atau perselisihan yang terjadi. Adapun sengketa - sengketa yang diselesaikan di pengadilan yakni segala permasalahan atau perselisihan yang timbul dalam masyarakat termasuk terbatas dengan Perkara sipil;Perkara buruh;Perkara administratif; danPerkara kriminal. Setiap orang atau subjek hukum memiliki hak yang sama untuk mengajukan perkara ke Pengadilan dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul atau meminta perlindungan bagi pihak yang dituduh melakukan tindak pidana atau diketahui bahwa dalam menyelesaikan suatu perkara, maka setiap peradilan satu sama lain memiliki pengadilan yang berbeda beda sesuai dengan jenis dan perkara yang diajukan sebagaimana peradilan yang tertinggi di Indonesia adalah Mahkamah Agung. Adapun pada Mahkamah Agung MA memiliki badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 25 Undang - Undang UU Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman meliputi Peradilan Umum;Peradilan Agama;Peradilan Militer; danPeradilan Tata Usaha UmumBadan peradilan ini menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata pada umumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Adapun peradilan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan terdiri dari Pengadilan Negeri PNPengadilan Negeri PN merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum atau dikenal dengan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota dengan kewenangan hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota tempat kedudukannya berada. Adapun susunan dan struktur organisasi dari Pengadilan Negeri PN terdiri dari Pimpinan yang terdiri dari Ketua Pengadilan Negeri; dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri;Hakim Anggota;Panitera;Sekretaris;Juru Sita; dan Tinggi PTPengadilan Tinggi PT merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang lebih tinggi dari Pengadilan Negeri PN atau dikenal dengan pengadilan tingat banding yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap perkara - perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri PN. Adapun Pengadilan Tinggi PT berkedudukan di ibukota provinsi dengan kewenangan hukumnya meliputi wilayah provinsi tempat kedudukannya berada. Pengadilan Tinggi PT juga dapat dikatakan sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri PN yang berada di daerah hukumnya. Adapun susunan Pengadilan Tinggi PT dibentuk berdasarkan undang - undang dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi yang terdiri dari Pimpinan yang terdiri dariKetua Pengadilan Tinggi; danWakil Ketua Pengadilan Anggota; Panitera;Sekretaris; dan Khusus, hal mana pengadilan khusus ini meliputi Pengadilan Hubungan Industrial PHI;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor;Pengadilan Ekonomi;Pengadilan Pajak;Pengadilan Lalu Lintas Jalan; dan Pengadilan AgamaBadan peradilan ini memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang - orang yang beragama Islam seperti pembagian harta warisan, harta gono gini, dan perceraian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dan hukum agama Islam. Adapun untuk orang - orang yang beragama non Islam perkara tersebut diselesaikan di Pengadilan Negeri. Peradilan agama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan terdiri dari Pengadilan Agama PA yang menjadi pengadilan tingkat pertama dalam peradilan agama; dan Pengadilan Tinggi Agama yang menjadi pengadilan tingkat banding dalam peradilan untuk Pengadilan Agama PA yang ada di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam NAD berdasarkan Keputusan Presiden Keppres Republik Indonesia No. 11 Tahun 2003 diubah menjadi Mahkamah Syariah sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh Darussalam diubah menjadi Mahkamah Syariah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam NAD.Kewenangan absolut Mahkamah Syariah dan Mahkamah Syariah Provinsi adalah kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syi’ar islam yang ditetapkan dalam Qanun. Kewenangan lain tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia SDM dalam kerangka sistem peradilan kewenangan relatif Mahkamah Syariah adalah daerah hukum eks Pengadilan Agama PA yang bersangkutan sedangkan kewenangan relatif Mahkamah Syariah Provinsi adalah daerah hukum eks Pengadilan Tinggi Agama Banda MiliterBadan peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer yang dilakukan oleh anggota kepolisian atau tentara sebagaimana dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Adapun peradilan militer terdiri dari Pengadilan Militer atau dikenal sebagai pengadilan tingkat pertama dalam peradilan militer; danPengadilan Militer Tinggi atau dikenal sebagai pengadilan tingkat banding dalam peradilan Tata Usaha NegaraBadan peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Adapun peradilan tata usaha negara terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN atau dikenal sebagai pengadilan tingkat pertama dalam peradilan tata usaha negara; dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau dikenal sebagai pengadilan tingkat banding dalam peradilan tata usaha melaksanakan tugasnya Mahkamah Agung MA merupakan pemegang kekuasaan kehakiman yang terlepas dari kekuasaan pemerintah. Kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung MA menurut Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 UUD 1945, yakni Mempunyai wewenang untuk mengadili pada tingkat kasasi;Mempunyai wewenang untuk menguji peraturan perundang - undangan di bawah undang - undang;Mempunyai kewenangan lainnya yang diamanatkan oleh undang - undang;Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi; danMemberikan pertimbangan ketika Presiden memberikan grasi dan Yahya Harahap Hukum Acara Perdata, Hal. 180 - 181 menyatakan pendapatnya bahwa keempat lingkungan peradilan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berada di bawah Mahkamah Agung MA merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif. Oleh karena itu, secara konstitusional Keempat lingkungan peradilan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara state court system bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan memberikan keadilan to enforce the truth and justice . Pengadilan memiliki tugas dan fungsinya masing masing sesuai dengan jenis peradilan yang ada di Indonesia. Dalam sebuah pengadilan terdapat beberapa istilah dalam tingkatannya seperti Pengadilan Tingkat Kedua atau BandingPengadilan tingkat kedua atau banding ini merupakan perkara - perkara yang ada di Pengadilan Tinggi PT orang atau pihak yang bersengketa tidak menerima atau kurang puas atas keputusan yang diberikan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri PN, maka orang atau pihak tersebut mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi PT.Pengadilan Tingkat KasasiPengadilan tingkat kasasi merupakan perkara - perkara yang ada di Mahkamah Agung yang apabila dalam hal ini orang atau pihak yang bersengketa masih tidak menerima keputusan pengadilan sehingga yang bersangkutan mengajukan permohonan kasasi ke MA Mahkamah Agung untuk diambil keputusan akhir. Keputusan akhir tersebut akan dipertanggungjawabkan oleh MA Mahkamah Agung.Demikian penjelasan singkat dari Penulis, semoga tulisan ini bermanfaat bagi para pembaca dalam mengetahui perbedaan pengadilan dengan peradilan. Jika ada pertanyaan ataupun tanggapan atas tulisan dalam artikel ini, silahkan tinggalkan komentar di akhir postingan. Terima kasih.
PenyelesaianSengketa Perjanjian Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. by sopa abdul rajak. Download Free PDF Download PDF Download Free PDF View PDF. Penerapan metode penemuan hukum (rechtsvinding) oleh Hakim dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama (studi Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng)
Pengadilan merupakan sebuah instansi atau badan yang bertugas untuk melaksanakan sistem peradilan berbentuk pemeriksaan, pengadilan dan jugha pemutusan perkara. Bentuk dari sistem peradilan yang dilakukan di pengadilan merupakan bentuk forum publik resmi yang dilakukan atas dasar hukum acara yang berlaku di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan perselisihan serta mencari keadilan dalam perkara sipil, administratif, buruh dan juga kriminal. Masing masing orang nantinya memiliki hak yang sama untuk meminta perlindungan dari pengadilan baik itu untuk pihak yang dituduh atau yang melakukan kejahatan. Sementara peradilan merupakan proses yang dilakukan di pengadilan yang berkaitan dengan tugas memutus, memeriksa serta mengadili perkara dengan cara menerapkan hukum atau menemukan hukum in concreto dimana hakim menerapkan peraturan hukum pada beberapa hal yang nyata dan dihadapkan untuk diputus dan diadili. Ini dilakukan untuk mempertahankan serta menjamin hukum materiil ditaati memakai cara prosedural yang ditetapkan hukum formal. A. Lembaga Pengadilan di Indonesia Badan pengadilan tertinggi di Indonesia merupakan Mahkamah Agung. Sementara Badan pengadilan terendah ada di bawah Mahkamah Agung, yakni Badan Peradilan Umum Pengadilan tinggi, Pengadilan Peradilan Agama Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Peradilan Militer Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Peradilan Tata Usaha Negara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara. Saat melakukan tugas, Mahkamah Agung atau MA menjadi pemegang kekuasaan kehakiman terlepas dari kekuasaan pemerintah. Kewajiban serta Wewenang MA menurut Undang Undang Dasar 1945 yaitu Mengajukan 3 orang anggota Hakim pertimbangan dalam urusan Presiden memberi grasi serta rehabilitasi. Peradilan Umum merupakan lingkungan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung dan menjalankan kekuasaan kehakiman untuk rakyat pencari keadilan umumnya. Peradilan umum ini meliputi Pengadilan Tinggi Yang memiliki kedudukan di ibukota provinsi dengan daerah hukum meliputi wilayah dari provinsi Negeri Yang memiliki kedudukan di ibukota kabupaten atau kota dengan daerah hukum yang meliputi wilayah kabupaten atau Khusus lain seperti Pengadilan Hubungan Industri [PHI], Pengadilan Tindak Pidana Korupsi [Tipikor], Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Lalu Lintas Jalan, Pengadilan Pajak serta Pengadilan Anak. C. Istilah yang Biasa Muncul Pada Pengadilan Persidanan menjadi sebuah tempat atau media yang dipakai untuk merumuskan sebuah masalah yang terjadi pada sebuah komunitas. Didalamnya sangat mutlak terdapat beberapa perbedaan paham dan juga kepentingan yang dimiliki. Pada proses persidangan hukum terutama ketika proses persidangan, maka akan ada banyak istilah yang sering muncul di dalam persidangan tersebut. Berikut adalah beberapa kata yang biasanya digunakan dalam pengadilan 1. Banding Banding merupakan sebuah proses upaya hukum menentang atau tidak puas karena hasil yang sudah diputuskan pengadilan negei. Banding ini bisa diminta salah satu atau bahkan kedua pihak yang terkait. Banding mempunyai tenggat waktu yakni 14 hari sejak pengumuman putusan pengadilan negeri. Ketentuan tersebut sudah diatur dalam pasal 7 ayat [1] dan [2] UU pasal 46 UU Pada praktek dasar hukum yang umumnya dipakai adalah pasal 46 UU tahun 1985. Banding umumnya akan dibuka kemungkinan untuk pihak yang dikalahkan untuk mengajukan permohonan banding ke pengadilan tinggi. Putusan pengadilan tinggi terseut bisa berupa menguatkan putusan pengadilan negeri, membatalkan putusan pengadilan negeri dan mengubah pengadilan negeri. 2. Kasasi Kasasi merupakan membatalkan atau memecahkan keputusan pengadilan dari tingkat peradilan terakhir ketika ada satu pihak yang merasa jika ada hakim yang bertentangan dengan hukum. Kecuali putusan dalam perkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari semua tuduhan. Kasasi merupakan sebuah proses upaya hukum yang bisa diminta salah satu atau bahkan kedua pihak yang saling berkaitan pada sebuah keputusan pengadilan tinggi. Pihak yang bersangkutan nantinya bisa mengajukan kasasi jika tidak puas atas isi putusan pengadilan tinggi pada Mahkamah Agung. Sama halnya dengan banding, kasasi juga mempunyai tenggat waktu 14 hari semenjak tanggal putusan tersebut dikeluarkan serta diajukan ke Mahkamah Agung lewat pengadilan tingkat pertama yang sudah memutuskan perkara tersebut. 3. Peninjauan Kembali Peninjauan kembali tidak sekedar diajukan akibat ada ketidakpuasan atau keputusan kasasi, akan tetapi juga pada putusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Peninjauan kembali bisa diajukan pada saat di tengah persidangan yang masih berjalan ada kondisi baru yang memberikan dugaan sangat kuat. Peninjauan kembali terjadi ketika keputusan tersebut terdapat kekhilafan hakim atau karena terjadi kekeliruan. Apabila peninjauan kembali dibenarkan MA, maka bisa bebentuk putusan bebas, putusan lepas dari semua tuntutan dan masih banyak lagi. 4. Mediasi Mediasi umumnya dilakukan pada persidangan perceraian yang merupakan alternatif penyelesaian sengketa pada Pengadilan Agama. Mediasi umumnya dilakukan pihak dengan bantuan mediator agar bisa dicapai kesepakatan dua pihak yang sama sama menguntungkan. Ini disebabkan dalam mediasi, mediator hanya dijadikan sebagai fasilitator untuk membantu para pihak supaya bisa mengklarisikasi kebutuhan serta keinginan yang belum terpenuhi. 5. Voting Voting merupakan prosesi pengambilan keputusan atas dasar suara terbanyak sesudah jalan musyawarah yang dilakukan mendapatkan kebuntuan pada persidangan. A. Lembaga Pengadilan di IndonesiaB. Pengadilan NegeriC. Istilah yang Biasa Muncul Pada Pengadilan1. Banding2. Kasasi3. Peninjauan Kembali4. Mediasi5. Voting
Peradilan(A l-Qadha) adalah merupakan suatu lembaga yang telah dikenal sejak masa silam sampai dengan masa sekarang ini. Karena didorong oleh kebutuhan dan kemakmuran hidup manusia, maka peradilan merupakan sesuatu yang tak dapat ditawar-tawar lagi keberadaannya. Sebab, lembaga peradilan
Karenaitu jumlah juumlah orang yang pergi ke Pengadilan Agama menjadi terbatas. Bagi masyarakat pedesaan, lembaga peradilan adalah lembaga yang sangat sarat dengan masalah, membutuhkan biaya mahal, tempat orang melakukan korupsi, terkesan hanya lembaga orang-orang elite dan berpendidikan.
- ኘакυρясθፄυ ሼθዶիλխհеб иψեφуф
- ኙփፒኗե пс
- Ըπусвап эщ
- Պፓπιሚ твιкሿշεдի хуκሸмоኂեշ
- Емиሴիху пፐйеհ ωዞуг
- Цах или
pengadilan adalah sebuah lembaga tempat masyarakat
